katakini.com

Komisi III Desak KPK Periksa Pejabat Imigrasi

Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wamen Imipas, Silmy Karim.

Polri hingga BNN Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Berpihak ke Rakyat

Hal utama yang harus dipastikan adalah setiap anggaran yang ditambahkan dan digunakan oleh institusi negara benar-benar diarahkan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat

DPR Usul Anggaran KPK Diperkuat untuk Monitoring dan Pencegahan

Komisi III DPR menilai alokasi anggaran KPK perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan tetapi juga pencegahan dan monitoring.

DPR Apresiasi Polri Berantas Jaringan Judol Internasional

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Polri atas keberhasilan pengungkapan Judol jaringan internasional.

Sahroni Sebut Polisi dan BNN Harus Berantas Sindikat Produksi Vape Narkoba

Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya terkait pengungkapan praktik Clandestine Lab untuk pembuatan Cartridge Vape yang mengandung narkoba.

DPR Sebut Negara Harus Punya Sistem Kelola Aset Rampasan Jelas

Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.

DPR Minta Pemerintah Bangun Pusat Rehabilitasi Pecandu Judol

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform digital dan media sosial untuk membangun pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online di berbagai daerah.

Anggota Komisi III DPR Nilai Perlu Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya.

Terduga Penyiram Air Keras Andrie Terungkap, Komisi III Apresiasi Kinerja Polri dan TNI

Komisi III DPR RI juga mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus

Komisi III Tegaskan Akan Kawal Kasus Penyiraman Air Keras pada Aktifis Kontras Andrie Yunus

Komisi III juga memastikan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan bagi korban.

Komisi III Pastikan Penyelesaian Kasus Nabilah Secara Restorative Justice

Komisi III DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap Sdr. Nabilah O`Brien dan penghentian perkara ini secara keadilan restoratif

Komisi III DPR Kawal Kasus Nizam, Habiburokhman: Tidak Boleh Ditutup-tutupi

Komisi III meminta seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sahroni Kembali jadi Waka Komisi III DPR, MKD Pastikan Sesuai Prosedur

Jika mengikuti putusan MKD, maka sanksi Ahmad Sahroni akan berakhir pada 5 Maret 2026

Imbas Putusan MK, Komisi II DPR Kejar Target RUU Pilkada Rampung 2026

Kalau kita mengacu pada Putusan MK 135, ada pengaturan penundaan yang membuat tahapan menjadi sangat jelas. Pemilu 2029 itu sudah fixed, tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026

Romy Soekarno Sebut Infrastruktur Pemilu Harus Diamankan Seperti Perbankan

Suara rakyat adalah transaksi politik paling bernilai. Ia harus dijaga dengan standar keamanan setara sistem perbankan nasional

Waka Komisi III: Keberadaan PPATK Strategis Berantas TPPU dan Pendanaan Terorisme

Anggota DPR Pertanyakan Klaim PPATK soal Judol di Indonesia Menurun

Kalau judi online di tingkat internasional itu semakin marak. Tapi kalau angka-angka yang disajikan PPATK sepertinya judi online di Indonesia menurun

Raker dengan BNN, Legislator Ramai-ramai Soroti Whip Pink

Nah tabung ini kayaknya lebih ngetren Pak di kalangan remaja. Jadi yang begini-begini nih remaja juga masyaallah, Whip Pink ya, bermain dan semakin di daerah semakin gila Pak ya, apalagi di penjara

Ini Alasan Komisi III DPR Pilih Adies Kadir Jadi Hakim MK

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya memiliki alasan tersendiri mengusulkan Adies Kadir untuk menjadi hakim di MK

DPR Umumkan Ketua-Anggota Ombudsman 2026-2031, Ini Nama-namanya

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, kesepakatan sembilan nama itu ditempuh melalui mekanisme rapat internal dengan musyawarah mufakat dari 8 fraksi partai politik